Membaca Pemilu 2024 dan Konsolidasi Demokrasi Indonesia

0
33

Semarang, hariansemarang.com – Tahun Politik 2024 masih 2,5 tahun lagi. Dinamika politik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2024 akan mulai terlihat pada akhir tahun. Pasalnya, tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai pada Maret 2022. Hal ini juga terlihat dari geliat partai-partai dan tokoh-tokoh yang punya potensi membantu partai untuk menyiapkan calon presiden (capres) sudah mulai bergerak secara penuh.

Dalam Acara Rabu Ingin Tau yang diinisiasi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah (30/6) dengan tajuk Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia menghadirkan dua narasumber yaitu Lestari Moerdijat, S.S., M.M (Wakil Ketua MPR RI) dan Saan Mustopa, M.Si (Wakil Ketua Komisi II DPR RI) dengan fasilitator Diana Ariyanti (Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah).

Kegiatan RIT tersebut diikuti oleh 35 KPU Kabupaten/Kota se Jawa Tengah, KPU di luar Provinsi Jateng, masyarakat umum dan lembaga Pegiat Pemilu serta dibuka langsung oleh Yulianto Sudrajat Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Dalam sambutannya Yulianto menyampaikan bahwa banyak hal yang harus diselesaikan dalam persiapan Pemilu dan Pemilihan 2024 salah satunya adalah terkait rumitnya surat suara, tata cara memilih, konsentrasi publik yang lebih terpusat ke pilpres, logistik, tahapan yang beririsan, perekrutan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota . Selain itu KPU membutuhkan dukungan regulasi termasuk dukungan digitalisasi antara lain SILON, SIPOL dan lain sebagainya.

Diana Ariyanti dalam pemantiknya menyampaikan bahwa harapan konsolidasi demokrasi di Indonesia ke depan akan semakin membaik. Tahun 2024 akan memunculkan banyak tantangan yang luar biasa. Termasuk pandemi covid-19 yang belum tau kapan berakhir. KPU harus memastikan tidak hanya Pemilu/ Pemilihan berjalan lancar sesuai tahapan, tetapi juga memastikan Pemilu/Pemilihan berjalan dengan mengutamakan keselamatan pemilih, penyelenggara, peserta dan masyarakat umum.

Lestari Moerdijat dalam penjelasannya mengatakan bahwa Demokrasi Indonesia belum bisa dikatakan matang hal ini dapat dilihat dari adanya institusi demokrasi, seperti Pemilu tetapi tidak diikuti dengan budaya politik yang matang.

Saan Mustopa dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa salah satu indikator demokrasi terkonsolidasi dengan baik adalah tidak adanya pelanggaran regulasi oleh penyelenggara dan peserta pemilu. Penyelenggara harus benar-benar menjaga indipendensi, kredibilitas dan kualitas agar kepercayaan masyarakat dan peserta benar-benar ter-legitimite dan hasil Pemilu/Pemilihan diterima dengan baik.
Siti Ulfaati (Anggota KPU Kabupaten Demak) selaku peserta dalam acara tersebut menyampaikan bahwa KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai eksekutor di lapangan, jadi apapun yang menjadi keputusan Undang-Undang dan KPU RI akan dilaksankan sebaik mungkin. Termasuk pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang akan dilakukan di Tahun 2024.

“Kami akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait Tahun Politik 2024, pentingnya menjadi pemilih cerdas dan amannya semua tahapan walaupun dilakukan dimasa pandemic covid-19. Kepercayaan masyarakat adalah sumber energi kami”. Pungkas Ulfa

(SU) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here